Monarki

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti raja. Monarki, kerajaan, atau kedatuan merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Raja Charles III adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.

Penguasa monarki di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. Cakupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.

Contoh monarki di Indonesia:

Jawa dan Madura
  1. Kesultanan Banten (Sultan Banten)
  2. Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Sunan Surakarta)
  3. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Sultan Yogyakarta)
  4. Kadipaten Mangkunagaran (Pangeran Adipati Mangkunagara)
  5. Kadipaten Paku Alaman (Pangeran Adipati Paku Alam)
  6. Kesultanan Kasepuhan (Sultan Sepuh)
  7. Kesultanan Kanoman (Sultan Anom)
  8. Kesultanan Kacirebonan (Sultan Cerbon)
  9. Peguron Kaprabonan (Pangeran Adipati Kaprabonan)
  10. Kadipaten Sumenep (Pangeran Adipati Sumenep)
Kalimantan
  1. Kesultanan Banjar (Sultan Banjar)
  2. Kerajaan Pagatan (Pangeran Muda Banjar)
  3. Kerajaan Kubu
  4. Kesultanan Bulungan
  5. Kesultanan Kutai Kartanegara
  6. Kesultanan Paser
  7. Kesultanan Pontianak
  8. Kesultanan Sambas
Sumatera
  1. Kesultanan Palembang Darussalam
  2. Kesultanan Deli (Sultan Deli)
  3. Kesultanan Langkat (Sultan Langkat)
  4. Kesultanan Lingga
  5. Kesultanan Pelalawan
  6. Kesultanan Siak (Sultan Siak)
  7. Kesultanan Serdang (Sultan Serdang)
  8. Kesultanan Samudera Pasai
  9. Kesultanan Peureulak
Sulawesi
  1. Kesultanan Gowa (Karaeng Gowa/Sultan Gowa)
Bali dan Nusa Tenggara
  1. Kerajaan Buleleng
  2. Kerajaan Karangasem
  3. Kesultanan Sumbawa (Sultan Sumbawa)
  4. Kerajaan Larantuka

Gelar kepala negara di dunia[sunting | sunting sumber]

Kepala negara mempunyai gelar berbeda di negara yang berbeda sesuai dengan bentuk negara tersebut.

Monarki[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

  Monarki semi-konstitusional
  Alam Persemakmuran (monarki konstitusional dalam uni personal)
  Monarki dalam Subnasional (tradisional)

Pranala luar[sunting | sunting sumber]